Beritrust.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah bicara blak-blakan terkait harta kekayaan yang dirinya miliki sampai saat ini.
Yang dimana Langkah merupakan Langkah untuk memberikan bukti serta contoh transparansi kepada masyarakat di tengah riuhnya pemberitaan maupun informasi di media massa dan media sosial terkait harta kekayaan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Seperti yang telah diketahui bahwa usai 2 pejabat Kementerian Keuangan yang sempat menjadi sorotan masyarakat dan media karena memamerkan hartanya di media sosial.
Baca Juga : Sri Mulyani Mengatakan Pergantian Gubernur BI Telah Diatur Dalam UU
Sebuah LSM juga telah mempublikasikan bahwa ada 11 anak buah Sri Mulyani di Kementerian Keuangan yang mendapati gaji miliaran karena telah berhasil menduduki posisi komisaris BUMN.
Dirinya juga sempat bercerita bahwa pada saat ini Sri Mulyani sempat memberilan rumah di Maryland dengan nilai USD 1,1 juta. Yang dimana, pada saat ini nilainnya mencapai Rp 17 miliar.
Di dalam laporan LHKPN KPK untuk 2021 sendiri, Nampak Sri Mulyani yang menulis harta yang dimilikinya, mulai dari tanah dan bangunan seluas seluas 414.16 m2/414 m2 dengan hasil sendiri senilai Rp 18,64 miliar.
“Itu rumah kita cicil, makanya di LHKPN saya masih punya utang Rp 9 miliar, itu sisa cicilan yang harus saya cicil,” terang dia.
Seperti yang telah diketahui bahwa baru-baru ini, harta kekayaan para pejabat Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan. Dan menurut informasi terbaru Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), telah membuka bahwa ada 11 anak buah Sri Mulyani yang memiliki penghasilan fantastis.
Tentunya, Penghasilan selangit yang diperoleh pejabat Kemenkeu itu tidak dari korupsi atau lainnya, melainkan hasil dari rangkap jabatannya sebagai Komisaris di sejumlah BUMN.
Tim Kampanye dan Advokasi Seknas FITRA, Gulfino Guevarrato memaparkan, sebagai contoh, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mendapatkan gaji dan tunjangan mencapai Rp121,6 juta per bulan (diperkirakan berdasarkan jabatan terendah). Sementara itu sebagai komisaris BUMN PLN, Suahasil bisa mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan mencapai Rp2,16 miliar.
“Di sini saja, tidak apple to apple, hampir 20 kali lipat dari gaji yang diterima sebagai ASN dengan remunerasi di BUMN,” kata Gulfino.
Baca Juga : Respons Sri Mulyani Terhadap Isu Jadi Calon Gubernur BI
Hal ini membuat Gulfino mengatakan hal ini menjadi wajar jika harta kekayaan para penjabat negara mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tertentu. Karena sumber harta kekayaanya sudah jelas.
“Jadi betul kalau harta kekayaan yang didapat ini jelas sumbernya,” kata dia.
Bagi kamu yang ingin membaca artikel menarik seputar berita lainnya, silahkan baca di Google News.
Sumber: liputan 6
